jump to navigation

RUUH December 16, 2009

Posted by dhnhorti in RUU.
trackback

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …… TAHUN ……….

TENTANG

HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang         :       a. bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa bagi makhlukNya dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

b. bahwa tanaman hortikultura merupakan salah satu kekayaan hayati yang sangat penting, bermanfaat dan dapat berperan besar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;

c. bahwa produk hortikultura merupakan sumber pangan bergizi, estetika dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani;

d. bahwa hortikultura adalah kekayaan sumberdaya yang harus dimanfaatkan dan perlu dikelola secara lestari, selaras, serasi dan seimbang, serta berkeadilan;

e. bahwa  hortikultura mempunyai nilai yang tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta kelestarian lingkungan;

f. bahwa hortikultura mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan yang tinggi bagi para pelakunya dan bagi pendapatan negara;

g. bahwa industri hortikultura yang penuh dengan inovasi dan kreatifitas  dapat memacu kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat untuk menjamina masa depan bangsa yang lebih baik;

h. bahwa hortikultura yang maju, efisien dan tangguh dapat menjadi salah satu pilar pembangunan nasional;

i. bahwa sesuai perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat perundang-undangan yang berlaku belum dapat  memberikan kepastian dan mendorong pengembangan pembangunan  hortikultura;

j. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan ketentuan tentang hortikultura dalam suatu Undang-undang;

Mengingat           :  1.   Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun  1992 tentang  Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan        :  UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah semua kegiatan yang berbasis atau berorientasi pada atau berkaitan dengan buah, sayuran, tanaman obat dan florikultura.

2. Sumberdaya genetik hortikultura adalah tumbuhan, organ tumbuhan, jaringan, sel, kromosom dan DNA yang berasal dari tumbuhan lokal maupun hasil introduksi, alami atau hasil rekayasa genetik.

3. Plasma nutfah hortikultura adalah sumberdaya genetik yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan varietas tanaman hortikultura baru.

4. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, obat alami dan florikultura.

5. Pemuliaan tanaman hortikultura adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.

6. Benih hortikultura adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang dapat digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura,  baik secara alami maupun artifisial.

7. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

8. Pendaftaran varietas tanaman hortikultura……….

9. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada penangkar/produsen benih, pengedar benih, dan benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi persyaratan yang berlaku.

10. Perlindungan hortikultura adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada hortikultura yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

11. Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

12. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

13. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;

14. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

15. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk atau menyelenggarakan jasa yang berbasis, berorientasi atau berkaitan dengan hortikultura.

16. Kegemaran hortikultura adalah kegiatan peminat hortikultura yang tidak berorientasi pada ekonomi;

17. Sistem agribisnis hortikultura adalah pengelolaan usaha hortikultura dari hulu sampai ke hilir, beserta seluruh penunjangnya.

18. Produk hortikultura adalah semua bahan yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar dan/atau yang telah diolah untuk keperluan konsumsi, estetika, farmakoseutika dan/atau kegunaan lain.

19. Jasa hortikultura adalah semua kegiatan usaha yang bertujuan untuk menunjang kegiatan menghasilkan, mengadakan, mengembangkan produk hortikultura.

20. Industri hortikultura adalah kegiatan penanganan dan/atau pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura.

21. Hasil hortikultura adalah semua produk dan jasa yang berasal dari kegiatan usaha atau kegemaran hortikultura  yang dapat berupa produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.

22. Pelaku usaha hortikultura adalah perorangan, kelompok atau badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum) yang melakukan kegiatan usaha hortikultura.

23. Perusahaan hortikultura adalah perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum yang mengusahakan hortikultura.

24. Skala usaha hortikultura ditentukan berdasarkan modal dan/atau omzet.

25. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur buatan.

26. Kelembagaan hortikultura adalah organisasi formal maupun non-formal yang menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada usaha pembangunan dan pengembangan hortikultura.

27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan antar pelaku usaha,

28. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan/atau jasa,  baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain,

29. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

30. Provinsi adalah pemerintah provinsi

31. Kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota

32. Menteri adalah menteri yng bertugas dan bertanggung jawab di bidang hortikultura.

33. Perkebunan hortikultura……

34. Pertamanan hortikultura………

BAB II

AZAS, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Hortikultura diselenggarakan berdasarkan atas azas manfaat, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Pasal 3

Hortikultura dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan usaha lainnya.

Pasal 4

Tujuan

Hortikultura diselenggarakan dengan tujuan untuk :

1. mengelola dan mengembangkan sumberdaya hortikultura secara optimal,  bertanggungjawab, dan lestari untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2. memenuhi kebutuhan, keinginan dan selera masyarakat terhadap produk dan jasa yang berasal dari hortikultura.

3. menyediakan lapangan kerja yang menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi para pelakunya.

4. menambah sumber devisa negara.

5. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;

6. meningkatkan konsumsi produk dan jasa hortikultura.

Pasal 4

Fungsi

Hortikultura mempunyai fungsi:

1. politik, yaitu menjalankan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

2. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan perekonomian nasional;

3. sosial budaya yaitu meningkatkan interaksi masyarakat, memelihara kearifan lokal dan mengembangkan budaya adiluhung

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup hortikultura meliputi perencanaan, sumberdaya alam, prasarana, sarana, pengembangan usaha, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan investasi,  pemberdayaan, pembiayaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan peran masyarakat, sanksi administtrasi, penyidikan, dan sanksi pidana.

BAB III

PERENCANAAN HORTIKULTURA

Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hortiklutura diselenggarakan melalui perencanaan.

(2) Perencanaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai arah, pedoman, dan/atau alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan hortikultura.

(3) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi,dan perencanaan kabupaten/kota.

(3) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan  oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 7

(1) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan:

a.   rencana pembangunan nasional;

b.   rencan tata ruang wilayah;

c.   kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan  usaha hortikultura;

d.   kinerja pembangunan;

e.   perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

f.    sosial budaya;

g.   lingkungan hidup;

h.   kepentingan dan masyarakat;

i.    pasar; dan

j.    aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.

(2) Perencanaan hortikultura mencakup:

a.   wilayah;

b.   tanaman hortikultura;

c.   sumber daya manusia;

d.   kelembagaan;

e.   keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;

f.    sarana dan prasarana; dan

g.   pembiayaan.

Pasal 8

Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

BAB IV

SUMBER DAYA ALAM

(Bp. Hengki dan bu. Elda Adiningrat /DHN)

Pasal 9

LAHAN

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya budidaya hortikultura  diperlukanpenyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis

Pasal10

(1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan hortikultura, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di

tempat lain yang sesuai dengan persyaratan agroekosistem. hortikultura

(3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat … dikecualikan bagi lahan hortikultura  untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian

dan pengembangan.

Pasal11

(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan hortikultura  harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

(2) Kawasan pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat () berfungsi sebagai:……….

(3) Kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya hortikultura skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan pengembangan hortikultura

(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan hortikultura dan pengusahaan tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber……..

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat () ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota..

Pasal 12

AIR

(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

(2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hortikultura  perlu  diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pasal 13

SUMBERDAYA GENETIK

(1) Sumber daya genetik merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan negara atas sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, provinsi, atau daerah kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang ersangkutan.

(3) Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

(4) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.

(5) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.

(6) Pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan  mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang sistem budi daya tanaman.

Pasal 14.

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  ayat (4) wajib membuat perjanjian dengan pelaksana penguasaan negara atas sumber daya genetik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan, antara lain, pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik yang bersangkutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.

(3) Pemanfaatan sumber daya genetik tumbuhan  liar mengikuti peraturan perundang undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 15.

(1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau korporasi.

(2) Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia.

(4) Pemerintah, prvinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

(1) Setiap orang atau lembaga nasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga internasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga asing yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik, terlebih dahulu harus memiliki perjanjian dengan Pemerintah di bidang transfer material genetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 17.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  sampai dengan Pasal 16  diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik termasuk sumber daya genetik dan rekayasa genetik diatur dengan undang-undang.

BAB V

PRASARANA

Bagian ke-satu

TATA RUANG

Pasal 18

Ruang dan wilayah hortikultura

1. Hortikultura bisa dilakukan di semua ruang wilayah Republik Indonesia sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

2. Hortikultura dapat menggunakan ruang wilayah yang tersendiri maupun ruang wilayah yang terintegrasi dengan ruang wilayah yang lain.

3. Ruang wilayah yang tersendiri untuk hortikultura seperti yang dimaksudkan pada ayat 2 adalah apabila minimal enampuluh persen (60%) dari ruang wilayah tersebut dimanfaatkan untuk hortikultura.

Pasal 19

Kawasan hortikultura

1. Pemerintah dan/atau provinsi, kabupaten/kota menetapkan kawasan hortikultura.

2. Pemerintah dan/atau provinsi, kabupaten/kota wajib melengkapi kawasan hortikultura secara optimal dengan infrastruktur:

a. pengairan dan drainase

b. perhubungan dari, dalam, dan ke area kawasan

3. Pemerintah dan/atau provinsi, kabupaten/kota wajib menjamin keamanan kawasan hortikultura dari pencemaran biologis, kimiawi dan lainnya.

Pasal 20

Perkebunan dan Pertamanan hortikultura

1. Perkebunan hortikultura yang menggunakan lahan lebih dari tigapuluh hektar (30 Hektar) wajib dilengkapi dengan Hak Guna Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pertamanan hortikultura yang menggunakan lahan antara lima hektar (5 Hektar) sampai dengan tigapuluh hektar (30 Hektar) wajib dilengkapi dengan Izin Usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

3. Penyelenggaraan hortikultura yang menggunakan bangunan wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian ke-dua

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Pasal 21

Transportasi

Mengingat produk hortikultura umumnya berumur pendek, maka pemerintah wajib untuk:

1. menjamin kelancaran transportasi produk hortikultura

2. memberikan prioritas jalan pada angkutan produk hortikultura.

3. menyediakan fasilitas transportasi yang cepat dan efisien.

Pasal 22

Pergudangan

Mengingat produk hortikultura umumnya sangat mudah rusak maka pemerintah wajib untuk:

1. menyediakan fasilitas pergudangan khusus yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyimpan produk hortikultura di tempat perhentian darat, sungai, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut, serta tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

2. membangun jalur rantai dingin untuk mempertahankan kesegaran produk hortikultura.

Bagian ke-tiga

INFORMASI

Pasal 23

Sistem dan data

1. Untuk menjamin adanya keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan akan produk hortikultura maka pemerintah wajib untuk:

a. Membangun sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh para pelaku usaha hortikultura.

b. Menyajikan data dan analisa pasokan dan kebutuhan yang akurat dan tepat waktu dan mudah diakses oleh setiap pelaku usaha hortikultura.

2. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk membangun sistem informasi dan penyajian data usaha hortikultura.

Bagian ke-empat

Pasal 24

PASAR

1. Pemerintah dan/atau provinsi, kabupaten/kota mewajibkan adanya bagian khusus dengan fasilitas yang memadai untuk penjualan produk hortikultura di pasar-pasar.

2. Pemerintah dan/atau provinsi, kabupaten/kota wajib membangun pasar khusus untuk produk hortikultura di kawasan hortikultura.

BAB VI

SARANA

(Bp. Abdul Hamid)

a. benih;

b. pupuk.

c. Pestisida

d. Alat dan mesin hortikultura

Pasal 25…

BENIH

(1) Pengeluaran benih, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian tanaman lokal terjamin.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah

mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal  26…

(1) Pengeluaran benih, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian tanaman lokal terjamin.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memperoleh izin dari menteri Pertanian setelah mendapat rekomendasi dari Dirjen Hortikultura, dan diselenggarakan pada tingkat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 27

PUPUK

(1) Pupuk  khusus yang diperlukan untuk budidaya hortikultura dapat diimpor secara khusus dan tidak boleh diedarkan secara bebas dan digunakan sangat terbatas.

(2) Pupuk khusus yang diimpor harus dilaporkan kepada pemerintah mengenai jumlah dan jenisnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara impor pupuk khusus  dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

\

Pasal 28

PESTISIDA

Pasal 29

ALAT dan MESIN

(1) Pemerintah wajib mengizinkan  alat dan mesin yang digunakan untuk pengembangan  hortikultura  untuk diimpor  secara khusus

(2) Pemerintah wajib mendukung dengan memberikan kemudahan perizinan dengan melaporkan pada departemen teknis.

(3) ketentuan mengenai tata cara pemasukan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGEMBANGAN USAHA HORTIKULTURA

(Gun Sutopo/DHN)

Bagian Kesatu Benih

Perbenihan

Pasal 30

(1) Pemerintah bertangungjawab dalam pengadaan dan pengembangan benih hortikultura bermutu untuk kepentingan di dalam negri

(2) Perolehan pengadaan dan pengembangan benih bermutu oleh Pemerintah bisa melalui perseorangan, kelembagaan atau badan hukum

(3) Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya hortikultura dilakukan melalui kegiatan pemuliaan atau introduksi dari luar negeri.

Pasal 31

(1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

(2) Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan  dengan izin Pemerintah.

(3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.

(2) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

(3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

Bagian Kedua Benih

Pelepasan varietas

Pasal 35

(1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

(2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.

(3) Pelepasan varietas yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah dengan mendaftarkan varietas baru pada Lembaga Pemerintah yang ditunjuk.

(4) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

(1) Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… ayat (1), merupakan benih bina.

(2) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.

(4) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 37

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih bina.

Pasal 39

Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Benih

Pengeluaran dan Pemasukan Tumbuhan dan Benih Tanaman

Pasal 40

(1) Pemerintah menetapkan jenis tumbuhan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memerlukan izin.

(2) Pengeluaran benih dari atau pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.

(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu benih bina.

Bagian Kedua Budidaya

Bagian Pertama

Penanaman

Pasal 41

(1) Penanaman merupakan kegiatan menanamkan benih pada petanaman yang berupa lahan atau media tumbuh tanaman.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktivitas  yang tinggi.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penanaman harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat benih, tepat cara, tepat sarana, dan tepat waktu pada petanaman siap tanam.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan.

Pasal 42

Sistem budidaya tanaman bertujuan:

a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan  industri dalam negeri.

b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta kesejahteraan masyarakat.

c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 43

Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen.

Pasal 44

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:

a. menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional;

b. menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;

c. mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional;

d. menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 45

(1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.

(2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua Budidaya

Media Penanaman

Pasal 46

(1) Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian ketiga Budidaya

Pemeliharaan

Pasal 47

(1) Pemeliharaan tanaman diarahkan untuk:

a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal;

b. menjaga kelestarian lingkungan;

c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan atau kepentingan umum.

(2) Dalam pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Panen, Pasca Panen dan Pengolahan

Bagian Pertama

Panen

Pasal 48

(1) Panen merupakan kegiatan pemungutan hasil budidaya tanaman.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), panen harus dilakukan tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana.

(4) Dalam pelaksanaan panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 49

(1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil berlahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen karena bencana alam.

(3) Pemerintah dapat menetapkan pengaturan mengenai panen budidaya tanaman tertentu.

Bagian Kesembilan

Pascapanen

Pasal 50

(1) Pascapanen meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman.

(2) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya tanaman.

Pasal 51

(1) Terhadap hasil budidaya tanaman yang dipasarkan diterapkan standar mutu.

(2) Pemerintah menetapkan jenis hasil budidaya tanaman yang harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pemerintah mengawasi mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 52

Ketentuan mengenai pascapanen dan standar mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 53

(1) Pemerintah menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil. budidaya tanaman.

(2) Pemerintah melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 54

Pemerintah menetapkan tata cara pengawasan atas mutu unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman.

Pasal 55

(1) Pemerintah menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman tertentu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Keempat

Pola Usaha

Pasal 56

(1) Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:

a. Koperasi; atau

b. Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah; atau

c. Perusahaan swasta.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diarahkan untuk bekerja sama secara terpadu dengan masyarakat petani dalam melakukan usaha budidaya tanaman.

(4) Pemerintah dapat menugaskan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 57

(1) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan untuk mengembangkan keterpaduan kegiatan budidaya tanaman dengan industri dan pemasaran produknya.

Pasal 58

Pemerintah membina usaha lemah serta mendorong dan membina terciptanya kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan antara pengusaha lemah dan pengusaha kuat di bidang budidaya tanaman.

Pasal 59

(1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam melakukan budidaya tanaman memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah dapat dikenakan pungutan,

(2) Petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII

DISTRIBUSI, PERDAGANGAN, PEMASARAN DAN INVESTASI

(Bp. Toni/DHN)

Bagian ke-satu

DISTRIBUSI

Pasal 60

Sistem distribusi

1. Pemerintah wajib membangun sistem distribusi yang dapat memperpendek jarak dan hubungan antara produsen dan konsumen.

Pasal 61

Jaringan distribusi

1. Pemerintah wajib membangun jaringan distribusi yang mampu mengalirkan perdagangan produk hortikultura secara cepat dan efisien.

Bagian ke-dua

PERDAGANGAN

Pasal 62

Pemasukan produk hortikultura

1. Pemasukan produk dan jasa hortikultura ke wilayah Republik Indonesia untuk keperluan komersial harus:

a. sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang perdagangan, karantina, kesehatan.

b. memenuhi persyaratan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah.

c. membayar iuran pembangunan hortikultura yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah.

Pasal 63

Pengeluaran produk hortikultura

1. Pengeluaran produk hortikultura dari wilayah Republik Indonesia untuk keperluan komersial harus:

a. sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang perdagangan dan karantina.

b. dilengkapi izin dari Menteri terkait untuk plasma nutfah.

2. Pengeluaran produk, jasa dan teknologi hortikultura untuk keperluan non-komersial harus.:

a. Sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang pengeluaran produk, jasa dan teknologi yang berlaku.

b. Dilengkapi izin dari Menteri yang terkait.

Pasal 64

Lalu lintas antar wilayah

1. Produk dan jasa hortikultura bebas diperdagangkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

2. Peredaran produk dan jasa hortikultura bebas dilakukan antar wilayah Negara Republik Indonesia asal sesuai dengan Undang-undang dan peraturan karantina tumbuhan.

3. Peredaran produk dan jasa hortikultura antar wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari pungutan.

Bagian ke-tiga

PEMASARAN

Pasal 65

Sistem pemasaran

1. Pemerintah wajib membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien untuk memeratakan pendapatan antar pelaku usaha secara berkeadilan.

2. Pemerintah wajib menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan produk hortikultura untuk menjamin keuntungan yang adil bagi para produsen, pedagang dan konsumen melalui program-program yang efektif.

3. Pemerintah wajib menyelenggarakan pasar lelang untuk produk hortikultura tertentu untuk meningkatkan efisiensi pemasaran.

Pasal 66

Promosi

1. Pemerintah wajib melakukan promosi hortikultura Indonesia ke dalam dan ke luar negeri.

Bagian ke-empat

Pasal 67

INVESTASI

1. Pemerintah wajib mendorong investasi ke dalam usaha hortikultura, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

2. Investasi dalam bidang usaha hortikultura harus melibatkan investor dalam negeri.

3. Investasi asing dalam bidang usaha hortikultura dibatasi sampai sebesar-besarnya lima puluh satu persen (51%)

IX.  PEMBERDAYAAN

PEMBERDAYAAN

( Bp. Dr. Ir. Muchjidin Racmat. MS dan Bp. Gun Sutopo)

Pasal  68

1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha dan  pemangku kepentingan di bidang hortikultura lain melakukan pemberdayaan pelaku usaha guna peningkatan partisipasi pelaku dan usaha  hortikultura dalam negeri

2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguatan sumberdaya manusia

b. memfasilitasi  akses sumber pembiayaan/permodalan,

c. informasi teknologi, pengembangan usaha dan pasar

d. bantuan teknik  penerapan teknologi  dan pengembangan usaha

e. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

f. falisitasi kelembagaan petani dan usaha hortikultura

g. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;

h. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatan kewirausahaan;

i. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;

j. perlindungan  produk dan uasaha hortikultura dari  pengaruh luar negeri.

k. pemberian insentif  bagi pengembangan usaha hortikultura dengan tujuan khusus

Pasal 69

1) Penguatan sumberdaya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan   mengembangkan kualitas keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, kewiraswastaan, dedikasi, dan akhlak mulia.

2) Sumber daya manusia yang dimaksud dalam ayat (1)  meliputi aparatur,  pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang horticultura

3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang hortikultura dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan/atau.metode pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 70

1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan penyuluhan  dan bantuan teknik  bagi pelaku usaha hortukultura.

2) Pendidikan, pelatihan, penyelenggaraan penyuluhan dan bantuan teknik ditujukan dalam hal cara cara budidaya hortikultura yang baik, peningkatan kesadaran keamanan pangan dan peningkatan konsumsi produk hortikultura yang aman, sehat, utuh, dan halal..

3) Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9.2 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri

Pasal  71

1) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi berkembang dan meningkatnya partisipasi petani, pelaku usaha hortikultura, kelompok tani, Gapoktan, koperasi, asosiasi dan kelembagaan lain  dalam   mengembangkan usaha hortikultura.

Pasal 72

1) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota mendorong berkembangnya  kemitraan usaha diantara pelaku usaha atas dasar saling menguntungkan dan mencegah terjadinya eksploitasi yang merugikan pelaku usaha dan masyarakat

2) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota melindungi pelaku usaha hortikultura dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.

Pasal 73

1) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dapat memberikan insentif  bagi pelaku usaha yang  bergerak dibidang usaha hortikultura dengan tujuan khusus,

2) Bentuk insentif pengembangan hortikultura untuk tujuan khusus sebagaimana pasal 9.6 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri

BAB X

PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK HORTIKULTURA SPESIFIK LOKASI

Pasal 74..

(1)   Wilayah geografis yang menghasilkan produk hortikultura yang bersifat spesifik lokasi dilindungi dengan indikasi geografis.

(2) Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilndungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dilaih fungsikan.

(3) Setiap orang atau badan hukum yang mengalihkan wilayah geografis ynag telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenkan sanksi adminstratif berupa pembatalan alih fungsi dan wajib mengembalikan wilayah geografis kepada fungsi semula.

(4) Ketentuan mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman hortikultura dan hubungannya dengan cita rasa hasil tanaman bersangkutan serta tata cara penetapan batas wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

(Bp. Erwin Elias/DHN)

PEMBIAYAAN dan PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Bank & Non Bank

Pasal 75

(1) Bank BUMN, BUMD dan Bank Swasta Nasional berkewajiban untuk

mendorong melalui bimbingan teknis atas dasar kelayakan usaha dan bukan semata mata faktor Agunan dengan memperhatikan pola baru intermediasi berbasis karakteristik, strategis prospektif dengan potensi Ekonomi terkait kebutuhan pokok-berkelanjutan Nasional & Internasional, sebagai komoditi broadspectrum yang menyangkut hajat kesejahteraan dan lapangan kerja Rakyat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

(2) Bank BUMN, BUMD dan Bank Swasta Nasional dengan koordinasi Bank Indonesia selaku Otoritas Kebijakan, bersama sama dengan dukungan dan peran Institusi Bisnis Nasional Kompetensi Global, berkewajiban merumus- kan formulasi khusus Pola Kebijakan Intermediasi Terobosan, menciptakan mekanisme kelayakan usaha spesifik-Hortikultura.

Pasal 76

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan alokasi Pembiayaan Bank  dan Non Bank bagi Komoditi Hortikultura, tidak terkecuali.

(2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Usaha Besar, Menengah, Kecil dan

Koperasi maupun Asing dapat melakukan kerja sama usaha dalam bentuk

kemitraan bisnis, subkontrak, pinjaman lunak, hibah ataupun pembiayaan

lainnya berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan itikad baik.

(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Institusi Asing/Nasional/Lokal – Nir

Laba, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama dapat menyalurkan hibah

bantuan-teknis berupa teknologi, peralatan penunjang dan strategi akses terhadap konsumen Domestik dan Internasional, tanpa ikatan bentuk apapun.

(4)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Insentif

untuk mendorong nilai tambah barang melalui prosesssing komoditi dasar

ketingkat nilai lebih tinggi; penyerderhanaan & kemudahan butir-butir

syarat perizinan serta keringanan berbagai tarif terkait dalam penciptaan

daya saing komoditi.

(5)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Program-Programnya dapat

bertindak sebagai Penjamin tehadap Kelompok-kelompok Usaha yang

telah ter-registrasi pada Dinas-Dinas Teknis setempat.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Lembaga Mandiri

Pasal 77

Dalam rangka meningkatkan integritas, eksistensi, kemandirian dan penguatan  para Petani dan Pelaku Usaha melalui pendirian suatu Lembaga Pembiayaan & Penjamin terpadu, Pemerintah berkewajiban melakukan inisiasi proaktif dengan mendorong kapasitas keorganisasian ditingkat Pusat untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia sebagai Cabang-cabangnya :

(1) Sebagai proses percepatan dan terobosan dalam pembiayaan-mandiri dari

Masyarakat Hortikultura, mendirikan Lembaga Pembiayaan, Pengelolaan,

Pengembangan & Konservasi Hortikultura, dimana permodalan awalnya

diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat, selanjutnya

akumulasi prosentase secara proporsional dari setiap transaksi-transaksi

penjualan yang akan ditetapkan tersendiri oleh para anggota.

(2)  Pengelolaan Lembaga harus berbasis Professional dan Keahlian Praktek

yang dipilih dari anggota sendiri (internal) maupun dari eksternal yang

memiliki komitmen, integritas, inovatif dengan kompetensi pengakuan

Internasional.

(3)  Lembaga tersebut berfungsi sebagai Lembaga Mandiri-Komprehensif yang  mampu bertindak akomodatif serta penyelesaian masalah untuk mencapai  target akhir sebagai transaksi bisnis secara tuntas bagi kepentingan seluruh  anggota, berbasis Pengelolaan Kapasitas Internasional.

BAB. XII

PENELITIAN  DAN  PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

(( Bp. Dr. Ir. Muchjidin Racmat. MS)

Pasal 78

1) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyelenggarakan penelitian dan pengembangan hortikultura

2) Penelitian dan pengembangan di bidang hortikultura dapat dilakukan oleh   lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, institusi pendidikan pemerintah dan/atau swasta,  lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

3) Pemerintah provinsi, kabupaten/kota membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antarpenyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang hortikultura  di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 79

1) Perorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hortikultura wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang  sesuai dengan peraturan perundangan

2) Perorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian harus bekerja sama dengan peneliti atau lembaga penelitian dalam negeri.

Pasal 80

Negara memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hasil aplikasi ilmu pengetahuan dan invensi teknologi di bidang hortikultura

.

Pasal 81

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik di bidang hortikultura  dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama; kesehatan manusia, tumbuhan, dan lingkungan; serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

Pasal 82

Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang horticultura mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA HORTIKULTURA

Pasal..83

(1) Untuk menjamin tercapainya usaha hortikultura dilakukan pengawasan dan pembinaan usaha hortikultura.

(2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh  Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal..84

Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81. dilakukan terhadap:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pengembangan;

d. pengendalian.

Pasal 85.

Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal ……dapat dilakukan melalui:

a.   pelaporan;

b.   pemantuan;

c.   evaluasi;

d.   penilaian;

Pasal .86

Ketentuan mengenai pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT

Pasal  87

(1) Masyarakat berperan dalam pelaksanaan usaha hortikultura.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran  masyarakat  sebagaimana dimaksud   pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:

a. perencanaan;

b. pengembangan;

c. penelitian;

d. pengawasan;

e. pemberdayaan petani; dan/atau

f. pembiayaan.

Pasal  88

(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. dilakukan melalui pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani dan/atau pembiayaan.

(2) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pengebangan hortikultura yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(3) mengajukan   tuntutan pembatalan izin dan penghentian usaha hortikultura yang tidak sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

Pasal .89..

Ketentuan mengenai pengajuan keberatan, pembatalan izin dan/atau pengehentian usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….  Pasal …. dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian  sementara kegiatan;

c. pencabutan izin; dan/atau

d. denda  administratif.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya  denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal  91

(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;

b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang hortikultura;

c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang hortikultura;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;

e. membuat dan menandatangani berita acara;

f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang hortikultura.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

(1) Barang siapa dengan sengaja:

a. mencari dan mengumpulkan Sumberdaya Genetik tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……;

b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….;

c. mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal …..;

d. mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….;

e. menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal …..;

f. mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……..;

g. mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ……….;

h. tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal …;

i. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal ….;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

(2) Barang siapa karena kelalaiannya:

a. mencari dan mengumpulkan Sumberdaya Genetik tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……;

b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….;

c. mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal …..;

d. mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….;

e. menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal …..;

f. mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……..;

g. mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ……….;

h. tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal …;

i. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal ….;

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus  juta rupiah).

Pasal 93

(1) Barang siapa dengan sengaja:

a. tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….;

b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ….;

c. dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam, dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal …..;

d. melakukan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….;

e. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal …….;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh seratus lima puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kelalaiannya:

a. tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….;

b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ….;

c. dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam, dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal …..;

d. melakukan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….;

e. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal ………;

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal .94

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal …..ayat (1), dan Pasal ….. ayat, merupkan  kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. ayat (2), dan Pasal …. ayat (2), merupakan  pelanggaran.

Pasal 95.

Tumbuhan dan/atau sarana hortikultura yang diperoleh dan/atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat dirampas.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  96

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan di bidang hortikultura yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Pemerintah  sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 98

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: