jump to navigation

Draft RUU Hortikultura (tgl 23 Juni 2010, 18:15 WIB) July 22, 2010

Posted by dhnhorti in RUU.
trackback

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hortikultura adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan sistem dan usaha yang berhubungan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
5. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha budi daya dan/atau penyelenggaraan hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.
6. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran-usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
7. Perkebunan hortikultura adalah segala kegiatan yang membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.
9. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
10. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.
11. Benih hortikultura adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang dapat digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.

12. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
13. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.
14. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.
15. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
16. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
17. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut Wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan atau lahan usaha hortikultura sebagai obyek wisata baik secara sendiri atau sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama obyek wisata yang lain.
18. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, pengiriman produk hortikultura ke beberapa orang atau beberapa tempat.
19. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura yang dapat dinikmati.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.

21. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan usaha untuk melakukan sertifikasi.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
23. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi dan fisiologis bahan komoditas hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
26. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah orang perseorangan, kelompok atau badan usaha yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
29. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2
Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:
a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;
d. keterpaduan;
e. kebersamaan;
f. keterbukaan;
g. keberlanjutan;
h. keadilan;
i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
j. kearifan lokal.
Pasal 3
Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:
a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
f. memberikan perlindungan kepada pembudi daya atau pelaku usaha dan konsumen hortikultura nasional;
g. menjadi sumber devisa negara; dan
h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Pasal 4
Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
c. pengembangan hortikultura;
d. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
e. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
f. sistem informasi;
g. penelitian dan pengembangan;
h. pemberdayaan;
i. kelembagaan;
j. pengawasan; dan
k. peran serta masyarakat.
BAB III
PERENCANAAN
Pasal 5
(1) Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang pengembangan dan pembangunan hortikultura secara berkelanjutan.
(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
d. rencana tata ruang wilayah dan lingkungan;
e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
f. kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura;
g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 6
(1) Perencanaan hortikultura mencakup aspek:
a. sumber daya manusia;
b. sumber daya alam;
c. sumber daya buatan;
d. sasaran produksi dan konsumsi;
e. pewilayahan hortikultura;
f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; dan
g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain.
Pasal 7
(1) Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
(3) Penyelenggaraan perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
Pasal 8
Perencanaan hortikultura dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
(1) Perencanaan hortikultura nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
(2) Perencanaan hortikultura provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
Pasal 10
(1) Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura provinsi.
(2) Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura kabupaten/kota.
BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
(1) Sumber daya hortikultura terdiri dari
a. sumber daya manusia;
b. sumber daya alam; dan
c. sumber daya buatan.
(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pelaku usaha dan penyuluh hortikultura.
(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. lahan;
b. iklim;
c. sumber daya air; dan
d. sumber daya genetik.
(4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.
Pasal 12
(1) Sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.
Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan pelaku usaha melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk memenuhi standar kompetensi.

(2) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dan berjenjang.
(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai tahapan dan jenjang sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 14

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
(2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
(3) Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.
(4) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sekurang-kurangnya satu orang penyuluh pegawai negeri sipil di bidang hortikultura atau membina sekurang-kurangnya satu orang penyuluh hortikultura swasta dan/atau swadaya di setiap desa yang termasuk di dalam kawasan hortikultura.
(5) Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15

(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.
(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.
(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Alam
Paragraf 1
Lahan

Pasal 16
(1) Lahan budi daya hortikultura terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang dapat menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
(2) Lahan dan/atau tanah yang digunakan untuk budi daya hortikultura wajib dilindungi, dipulihkan, dan dipelihara, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemulihan, dan pemeliharaan, serta peningkatan fungsi lahan dan/atau tanah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17
Penggunaan lahan untuk budi daya hortikultura harus mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam lain sebagai alternatif pengganti media tanah untuk budi daya hortikultura.
Paragraf 2
Iklim

Pasal 19
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memantau, mengevaluasi, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura.
(2) Hasil pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat luas.
(3) Hasil pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan pengembangan usaha hortikultura.

Pasal 20
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan dalam mengatasi bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim yang menyebabkan pelaku usaha mikro dan kecil gagal panen.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Bantuan yang disediakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Sumber Daya Air

Pasal 21
Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22
Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dan efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sumber Daya Genetik

Pasal 23
Sumber daya genetik hortikultura harus dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
(1) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

(2) Dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengancam keberadaan dan kelestariannya, Pemerintah menetapkan sumber daya genetik terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebaran dalam Keputusan Menteri.

Pasal 25

(1) Pemerintah melakukan pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura.
(2) Pendaftaran dan pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pelaku usaha.
(3) Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
(4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan rahasia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pemerintah mendorong pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional melalui berbagai metode dan introduksi.
(2) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik pemerintah untuk pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional.

Pasal 27
Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hortikultura dari dan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Buatan

Paragraf 1
Prasarana Hortikultura

Pasal 28
(1) Prasarana hortikultura meliputi:
a. jaringan irigasi;
b. pengolahan limbah;
c. jalan penghubung dari lokasi budi daya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
d. pelabuhan dan area transit;
e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budi daya; dan
g. pasar.
(2) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Paragraf 2
Sarana Hortikultura

Pasal 29
(1) Sarana hortikultura menggunakan:
a. benih bermutu dari varietas unggul;
b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan;
e. alat dan mesin yang menunjang hortikultura;
f. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
g. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis; dan
h. rumah pasca panen yang memenuhi persyaratan teknis.
(2) Penggunaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

Pasal 30
(1) Hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.
(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. lebih efisien;
b. ramah lingkungan; dan
c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.
Pasal 31

(1) Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, dan/atau keringanan pajak.
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan besarnya insentif diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib terdaftar dan memenuhi standar mutu setelah dilakukan uji mutu.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan uji mutu diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 33
(1) Produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada sarana hortikultura yang diedarkan dan memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
(2) Pencantuman label Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
Produsen, distributor, dan pengecer, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, harus bertanggung jawab atas standar mutu produk yang diedarkan.
Pasal 35
Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan mesin.
Pasal 36
Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budi daya tanaman, sumber daya alam lainnya, dan/atau fungsi lingkungan.
BAB V
PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Pewilayahan Hortikultura
Paragraf 1
Umum

Pasal 37
(1) Hortikultura diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
(2) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana tata ruang.
(3) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi.
Pasal 38
(1) Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura harus menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam dan keselamatan masyarakat serta tidak menimbulkan gangguan pada kegiatan lain.
(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan alih fungsi kawasan hortikultura, harus disediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara.

Pasal 39

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. kemudahan perizinan; dan
b. pemanfaatan lahan.
Pasal 40
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura.
(2) Produk unggulan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.
(3) Terhadap produk unggulan hortikultura yang telah ditetapkan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan:
a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;
b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
c. pembiayaan; dan
d. penelitian dan pengembangan teknologi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2
Kawasan Hortikultura
Pasal 41
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura.
(2) Penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan aspek:
a. sumber daya hortikultura;
b. potensial unggulan yang ingin dikembangkan;
c. potensi pasar;
d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
e. kekhususan dari wilayah.
Pasal 42
(1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri atas:
a. kawasan hortikultura nasional;
b. kawasan hortikultura provinsi; dan
c. kawasan hortikultura kabupaten/kota.
(2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
(3) Kawasan hortikultura nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan hortikultura provinsi ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 43

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berkewajiban menjamin ketersediaan:
a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;
b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
c. pembiayaan; dan
d. penelitian dan pengembangan teknologi
(2) Selain memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban:
a. memberikan kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan hortikultura;
b. melakukan pembinaan untuk pengembangkan kawasan hortikultura;
c. menjamin keamanan kawasan hortikultura dari gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menjamin keberlangsungan pengembangan hortikultura.
Pasal 44
Pengembangan kawasan hortikultura diusahakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3
Perkebunan Hortikultura

Pasal 45
(1) Klasifikasi perkebunan hortikultura terdiri atas:
a. perkebunan hortikultura kecil;
b. perkebunan hortikultura menengah; dan
c. perkebunan hortikultura besar;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran luas setiap klasifikasi perkebunan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 46
(1) Perkebunan hortikultura kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a wajib didata oleh pemerintah daerah.
(2) Perkebunan hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b wajib dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
(3) Perkebunan hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c wajib dilengkapi hak guna usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Hortikultura
Paragraf 1
Umum
Pasal 47
(1) Usaha hortikultura meliputi:
a. perbenihan;
b. budi daya;
c. panen dan pascapanen;
d. pengolahan;
e. pemasaran;
f. penelitian; dan
g. wisata agro.
(2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 48
(1) Usaha hortikultura terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
(2) Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih banyak dari kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49
(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus didaftar.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pelaku usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 50
(1) Usaha hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri.
(2) Usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri dan/atau berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri.
(3) Pelaku usaha luar negeri yang menyelenggarakan usaha hortikultura besar wajib menjalankan kemitraan dengan pelaku usaha dalam negeri.
Pasal 51
(1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memperhatikan standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.
(3) Ketentuan mengenai keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 52
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada:
a. usaha hortikultura mikro dan kecil;
b. usaha hortikultura yang ramah lingkungan;
c. usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah;
d. usaha budi daya organik; dan/atau
e. usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
a. kemudahan perizinan;
b. pemanfaatan lahan;
c. penjaminan;
d. akses permodalan;
e. pemasaran; dan/atau
f. kemudahan kerja sama/kemitraan.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
a. keringanan pajak dan retribusi;
b. peningkatan kualitas prasarana hortikultura;
c. bantuan pembiayaan bagi penerbitan sertifikasi
d. penghargaan; dan/atau
e. keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah, khususnya untuk usaha hortikultura mikro dan kecil.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan insentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53

(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan
(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.
(3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk kontrak budi daya, bagi hasil, dan kerja sama operasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Usaha Perbenihan
Pasal 54
(1) Usaha perbenihan dilakukan melalui upaya pemuliaan untuk menghasilkan varietas, perbanyakan materi tanaman, dan/atau introduksi dari luar negeri.
(2) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan.
(3) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 55
Hasil upaya pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru dan unggul wajib didaftarkan kepada Pemerintah.

Pasal 56
(1) Kebenaran dan keunggulan varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme pengujian dan lembaga penguji diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 57
(1) Pelepasan dan peredaran varietas yang sudah terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya.
(2) Pemilik varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan mengenai pelepasan varietas kepada pemerintah.
Pasal 58
Perlindungan varietas tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional.

Paragraf 3
Budi Daya
Pasal 60
(1) Usaha budi daya hortikultura dilakukan dengan memperhatikan:
a. permintaan pasar;
b. sistem budi daya yang baik;
c. efisiensi dan daya saing;
d. fungsi lingkungan; dan
e. kearifan lokal.
(2) Ketentuan mengenai sistem budi daya yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 61
(1) Pelaku usaha budi daya hortikultura dapat menentukan sendiri pilihan jenis tanaman.
(2) Pelaku usaha budi daya melaporkan jenis dan jumlah tanaman yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk pendataan perkiraan produksi.
Pasal 62
(1) Budi daya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
(2) Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin khusus dari Menteri.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Panen dan Pascapanen

Pasal 63
(1) Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan terpenuhinya standar mutu produk hortikultura, Menteri menetapkan pedoman mengenai panen agar dilakukan secara tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana hortikultura.
(2) Selain menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan persyaratan:
a. transportasi untuk angkutan hortikultura;
b. penanganan produk hortikultura; dan
c. pengolahan produk hortikultura.

Pasal 64
(1) Kegiatan pascapanen antara lain meliputi:
a. pembersihan;
b. pencucian;
c. pengeringan;
d. pengupasan;
e. penyortiran;
f. pengkelasan;
g. pengolahan primer;
h. pengawetan;
i. pengemasan; dan
j. penyimpanan.
(2) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran, menekan kehilangan dan/atau kerusakan, dan meningkatkan nilai tambah.
(3) Kegiatan pascapanen hanya dapat dilakukan di rumah pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Usaha Pengolahan
Pasal 65

(1) Usaha pengolahan produk hortikultura harus memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu
Pasal 66
Pengolahan produk usaha hortikultura besar harus menyerap produk hortikultura lokal.

Paragraf 6
Usaha Pemasaran

Pasal 67
(1) Usaha pemasaran hortikultura dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat nasional ataupun inernasional.
(2) Pelaku usaha pemasaran hortikultura wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Pasal 68
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran hortikultura.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan mengenai tata cara pemasaran yang baik.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 7
Usaha Penelitian
Pasal 69

(1) Penelitian hortikultura dapat dilakukan pada usaha perbenihan, budi daya, panen, pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha pemasaran.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan penghargaan kepada peneliti, pembudi daya, atau pemulia tanaman yang melakukan penelitian.

Paragraf 8
Wisata agro

Pasal 70
(1) Kawasan dan perkebunan hortikultura dapat digunakan untuk kegiatan wisata agro.
(2) Kegiatan wisata agro yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat.

Pasal 71

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengatur penetapan kawasan dan perkebunan hortikultura yang dijadikan wisata agro.
(2) Pemerintah menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria wisata agro.
Pasal 72
Penyelenggaraan wisata agro harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

BAB VI
DISTRIBUSI, PERDAGANGAN, DAN PEMASARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 73

Pemerintah membangun sistem distribusi, perdagangan, dan pemasaran produk hortikultura yang menjamin perlindungan terhadap pembudi daya dan produk dalam negeri.

Pasal 74
Ekspor produk hortikultura dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.
Bagian Kedua
Distribusi
Pasal 75
(1) Distribusi produk hortikultura merupakan kegiatan pengiriman dari lokasi pascapanen sampai ke konsumen meliputi kegiatan:
a. penyimpanan;
b. bongkar-muat; dan
c. pengangkutan.
(2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar penanganan dan transportasi yang dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan efisien untuk menjaga kesegaran, mutu dan ketersediaan produk hortikultura di pasar.

(3) Standar penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penggunaan transportasi angkutan dan cara bongkar-muat yang tepat; dan
b. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan yang memenuhi syarat untuk menyimpan produk segar hortikultura.
(4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kelancaran distribusi dengan menciptakan sistem transportasi yang bebas hambatan dan bebas dari pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penanganan dan transportasi untuk angkutan hortikultura diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 76

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan prioritas untuk mendapatkan kesempatan bongkar/muat ke/dari kapal atau pesawat udara dalam pengangkutan produk hortikultura.
(2) Selain memberikan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dispensasi untuk memasuki jalan yang dilarang untuk dilalui oleh angkutan barang.

Pasal 77
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi distribusi produk hortikultura sehingga berjalan efektif dan efisien.
(2) Fasilitasi distribusi produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kemudahan perizinan tempat penampungan dan izin perjalanan;
b. penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
c. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan yang memadai di pelabuhan laut atau sungai, pelabuhan udara, dan persinggahan darat; dan
d. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perdagangan
Pasal 78
(1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan di pasar atau tempat lain.
(2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern.
(3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penggelaran produk hortikultura.
(4) Pasar atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.
Pasal 79
(1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara langsung kepada konsumen melalui antara lain pasar lelang dan penggelaran produk.
(2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung, antara lain melalui bursa komoditi dan kontrak budi daya
Pasal 80
(1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah tertentu dilakukan di pasar lelang.
(2) Ketentuan mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 81
(1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.
(2) Ketentuan persyaratan penggelaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 82
Perdagangan produk hortikultura melalui bursa komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83
Perdagangan produk hortikultura melalui kontrak budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 84
(1) Ekspor produk hortikultura harus memenuhi persyaratan dan standar mutu.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan standar mutu ekspor produk hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85
(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
a. keamanan pangan produk hortikultura;
b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
c. penetapan sasaran dan peningkatan konsumsi produk hortikultura;
d. persyaratan pelabelan;
e. standar mutu; dan
f. perizinan dari menteri yang terkait.
(2) Impor produk hortikultura wajib dilakukan melalui pelabuhan tertentu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai impor produk hortikultura dan penentuan pelabuhan tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pemasaran
Pasal 86

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk hortikultura, di dalam ataupun ke luar negeri.

Pasal 87

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal, antara lain dengan:
a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau
b. mengendalikan impor.

Pasal 88

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan :
a. pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura; dan
b. pasar hortikultura secara berkala dilokasi strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli;
c. pasar lelang;
d. bursa komoditi; dan
e. kontrak budi daya.
Pasal 89

(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain produk hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.
(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan fasilitas pemasaran memadai.
Pasal 90

Penyediaan fasilitas pemasaran produk hortikultura lokal di pasar tradisional dibantu oleh pemerintah daerah.

Pasal 91
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan:

a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa hortikultura;
b. mendorong konsumsi dan penggunaan produk hortikultura lokal;
c. minat para investor;
d. pangsa pasar; dan
e. wisata agro.
BAB VII
PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, DAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 92
Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. lembaga pembiayaan; dan/atau
d. dana lainnya yang sah.
Pasal 93
(1) Untuk pengembangan usaha hortikultura:
a. Pemerintah menetapkan persentase portofolio kredit dari lembaga keuangan di bawah suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
b. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk badan/lembaga pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan portofolio kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembentukan badan/lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi pengembangan usaha hortikulura mikro dan kecil.
(3) Pembentukan badan/lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprakarsai oleh Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan/lembaga pembiayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Penjaminan

Pasal 94

(1) Pemerintah mendorong lembaga keuangan milik pemerintah untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha hortikultura.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro dan kecil hortikultura untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. pemberian jaminan atas pinjaman; dan/atau
b. bimbingan teknis mengenai dasar kelayakan usaha sebagai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan.

Pasal 95
Pelaku usaha hortikultura yang menyimpan produknya di pergudangan dapat memperoleh resi gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanaman Modal
Pasal 96

(1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.
(2) Penyertaan modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha menengah dan usaha besar hortikultura.
(3) Besarnya penyertaan modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).
Pasal 97

Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 98

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik usaha hortikultura yang terintegrasi.
(2) Sistem informasi dan data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai acuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan produk hortikultura.
(3) Sistem informasi dan data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pusat informasi dan data.
(4) Pusat informasi dan data sebagaimana dimaksuda pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi dan data:
a. varietas tanaman;
b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan perkebunan;
c. permintaan pasar;
d. peluang pasar;
e. perkiraan produksi;
f. perkiraan harga;
g. perkiraan pasokan;
h. perkiraan musim tanam dan musim panen;
i. ketersediaan sarana hortikultura;
j. ketersediaan prasarana hortikultura; dan
(5) Informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mutakhir
(6) Informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan informasi dan data mutakhir serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pelaku usaha dan masyarakat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 99
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi usaha hortikultura yang berkaitan dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam proses perizinan dan/atau penelitian usaha hortikultura.

BAB IX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 100
Untuk mengembangkan produk hortikultura harus dilakukan penelitian hortikultura secara terus-menerus oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara sendiri-sendiri ataupun dalam bentuk kerja sama.

Pasal 101

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 102
Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mensinergikan dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan/atau masyarakat dengan pelaku usaha.

Pasal 103

Kegiatan penelitian hortikultura dapat dilakukan di kawasan konservasi setelah mendapat izin menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 104
(1) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing dapat melakukan penelitian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian harus:
a. bekerja sama dengan peneliti atau lembaga penelitian dalam negeri;
b. melaksanakan transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian; dan
c. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah selambat-lambatnya satu bulan setelah penelitian selesai dilakukan beserta hasil penelitian.

Pasal 105
(1) Hasil penelitian yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan hukum asing merupakan milik bersama dengan mitra kerja samanya dan pemerintah.
(2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
Pasal 106

Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil temuan di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan insentif bagi penelitian hortikultura yang antara lain:
a. menghasilkan varietas tanaman unggul;
b. memberikan nilai tambah; dan/atau
c. menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat besar bagi masyarakat.
(2) Insentif diberikan kepada pelaku usaha dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura melalui program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah.
(3) Ketentuan mengenai bentuk dan besarnya insentif diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB X
PEMBERDAYAAN
Pasal 108
Pemberdayaan usaha hortikultura meliputi:
a. penguatan kualitas sumber daya manusia;
b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
c. menciptakan fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan/permodalan;
d. penyediaan informasi;
e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
f. bantuan sarana dan prasarana hortikultura; dan
g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha hortikultura.
Pasal 109

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan usaha hortikultura mikro dan kecil.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memfasilitasi dan membuat kebijakan pola kemitraan bagi usaha hortikultura mikro dan kecil dengan usaha hortikultura menengah dan besar

BAB XI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Pemerintah

Pasal 110
(1) Dalam penyelenggaraan hortikultura Pemerintah bertugas dan berwenang:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan nasional penyelenggaraan hortikultura;
b. menginventarisasi data perkebunan hortikultura;
c. merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura;
d. mendaftar dan mengarsipkan materi genetik hortikultura;
e. membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura;
f. mengembangkan sumber daya manusia hortikultura;
g. membangun prasarana hortikultura;
h. membangun sistem informasi dan data hortikultura;
i. memberikan informasi pasar;
j. memberikan fasilitasi untuk meningkatkan mutu produk hortikultura;
k. memberikan insentif bagi pelaku usaha;
l. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang yang berjasa dalam pengembangan hortikultura;
m. menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria kelayakan usaha hortikultura;
n. menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria akreditasi atas lembaga sertifikasi di bidang hortikultura;
o. melakukan pengawasan;
p. melindungi produsen hortikultura dari pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
q. menyelenggarakan penelitian dan mengembangkan kerja sama antar lembaga penelitian;
r. menetapkan rencana alokasi dan hak guna pakai air; dan
s. meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

(2) Dalam penyelenggaraan hortikultura pemerintah daerah bertugas dan berwenang :
a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan hortikultura;
b. menerbitkan izin usaha perkebunan menengah hortikultura;
c. membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura;
d. membangun sistem dan prasarana hortikultura;
e. memberikan informasi pasar;
f. mendata usaha hortikultura dan melaporkannya kepada Pemerintah;
g. mendaftar varietas lokal daerah;
h. merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura;
i. membangun sistem informasi dan data hortikultura;
j. memberikan fasilitasi untuk meningkatkan mutu produk;
k. memberikan insentif bagi pelaku usaha;

l. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang yang berjasa dalam pengembangan hortikultura;
m. melakukan pengawasan;
n. melindungi produsen hortikultura dari pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
o. menyelenggarakan penelitian dan mengembangkan kerja sama antar lembaga penelitian;
p. menetapkan rencana alokasi dan hak guna pakai air; dan
q. meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 111
Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas meningkatkan konsumsi hortikultura masyarakat melalui:
a. sosialisasi dan/atau penetapan buah dan sayuran sebagai produk pangan yang termasuk dalam kelompok bahan pokok;
b. penetapan target pencapaian angka konsumsi buah dan sayuran per kapita per tahun sesuai dengan pedoman Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2020; dan
c. upaya memasukkan materi hortikultura ke dalam kurikulum pendidikan nasional/daerah
Pasal 112

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:
a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha hortikultura; dan
b. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk usaha hortikultura.
Bagian Kedua
Lembaga Pengembangan Hortikultura

Pasal 113

(1) Pemerintah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan hortikultura yang berkedudukan di ibu kota negara.
(2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
(3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
(4) Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas unsur:
a. pemerintah;
b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha hortikultura;
c. pakar dan akademisi; dan
d. konsumen produk dan jasa hortikultura.
Pasal 114

(1) Lembaga pengembangan hortikultura berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan hortikultura.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan hortikultura mempunyai tugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai arah pengembangan penyelenggaraan hortikultura;
c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
d. melakukan peran arbitrase dan mediasi di antara asosiasi pelaku usaha hortikultura.
Pasal 115

Ketentuan mengenai pembentukan, organisasi, dan tata laksana lembaga pengembangan hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 116
Setiap orang dilarang mengedarkan sarana hortikultura yang belum terdaftar atau tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kecuali diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 117
Setiap orang dilarang:
a. memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura; dan/atau
b. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura;
yang terancam punah.

Pasal 118

Setiap pelaku usaha dilarang melakukan budi daya jenis tanaman hortikultura yang dapat merugikan kesehatan masyarakat, kecuali bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dengan mendapatkan izin khusus dari Menteri.

Pasal 119
Setiap orang dilarang mengedarkan produk hortikultura impor segar yang sudah melebihi 6 (enam) bulan setelah tanggal panen atau tidak memenuhi standar mutu.

Pasal 120

(1) Setiap orang dilarang mengeluarkan ke luar negeri varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.
(2) Ketentuan mengenai varietas tanaman hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Menteri dengan mempertimbangkan jumlah dan sebaran.

Pasal 121
Pelaku usaha hortikultura asing dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga pembiayaan dalam negeri untuk penyertaan modal.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 122
(1) Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat dilakukan melalui:
a. pelaporan;
b. pemantauan; dan/atau
c. evaluasi;
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kinerja perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pemanfaatan;
d. pengembangan;
e. usaha;
f. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
g. pemberdayaan;
h. penelitian;
i. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; dan
j. pelibatan peran masyarakat.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 124
(1) Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyusunan perencanaan;
b. pengembangan kawasan;
c. penelitian;
d. pembiayaan;
e. pemberdayaan;
f. pengawasan; dan/atau
g. pembentukan asosiasi pelaku usaha.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan saran perbaikan.

Pasal 125
(1) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf g dilakukan berdasarkan kesamaan visi dan misi yang terkait dengan hortikultura.
(2) Kesamaan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi dengan semangat dan minat yang sama ke dalam kelompok:
a. komoditas;
b. segmen usaha; atau
c. profesi;
Pasal 126
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan pembentukan asosiasi pelaku usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 127
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 51 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (2), dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. denda administratif;
d. penutupan usaha;
e. pencabutan izin; dan/atau
f. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha.
.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 128
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sarana hortikultura yang belum didaftarkan atau tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 129
(1) Setiap orang yang memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 130

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan budi daya jenis tanaman hortikultura yang dapat merugikan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 131
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan produk hortikultura impor segar yang sudah melebihi 6 (enam) bulan setelah tanggal panen atau tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 132

Setiap orang yang mengeluarkan ke luar negeri varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 133
(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 132 dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan pasal 128 sampai dengan 132, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 132 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang hortikultura, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hortikultura masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Semua peraturan pelaksanaan yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 136

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: